PKS Brebes - Anggota Komisi E Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jawa Tengah, Rusman Abdullah berjanji akan menyampaikan tuntutan massa aksi yang tergabung dalam Badan Eksektuf Mahasiswa (BEM) Semarang Raya terkait transparansi uang kuliah tunggal (UKT).
Hal tersebut disampaikan Rusman dalam keterangannya pada Selasa (3/5/2016) di Semarang, setelah sehari sebelumnya menerima aspirasi massa aksi mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi BEM Semarang Raya di Gedung Berlian DPRD Jawa Tengah (2/5/2016) kemarin.
Sebagai perwakilan legislatif, beberapa hal yang disampaikan Rusman adalah sebagai bentuk penerimaan aspirasi dan akan menjadi bahan yang akan disampaikan ke Pemerintah Pusat. “Saya menerima demo sebagai penyambung keluhan mereka untuk disampaikan ke pusat karena pendidikan tinggi adalah kewenangan kementerian Dikti,” paparnya.
Sesuai UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah maka kewenangan pendidikan tinggi berada pada tataran pemerintah pusat bukan Pemerintah Daerah Provinsi. Menurutnya Warga Negara Indonesia berhak mendapatkan pendidikan yang baik dan terjangkau.
Sebagai perwakilan rakyat daerah provinsi, Rusman akan menyampaikan ke Komisi E dan disambungkan ke pemerintah pusat. “Apa yang menjadi tuntutan mahasiswa pada Hari Pendidikan Nasional kali ini menjadi sebuah alat pengawasan legislatif terhadap kinerja pemerintah eksekutif pusat, dalam hal ini Kemenristekdikti,”jelas legislator Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini.
Beberapa yang menjadi tuntutan yang disampaikan massa aksi adalah menetapkan aturan mengenai transparansi UKT dan sistem keringanan yang diatur secara umum oleh Kemenristekdikti dalam perundang-undangan guna menjamin kepastian hukum bagi mahasiswa, orangtua mahasiswa, dan pihak-pihak yang berkepentingan lainnya.
Selain itu mereka juga menolak bentuk usaha komersialisasi dan liberalisasi pendidikan tinggi dalam bentuk Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTNBH) dengan dalih menuju World Class University.
Ahmad Fauzi, Presiden Mahasiswa Unnes mengatakan bahwa sekarang sudah tidak ada lagi beasiswa PPA dan BBM yang dulu bisa membantu 121.000 mahasiswa se-Indonesia. “kalau seperti ini dipastikan banyak mahasiswa yang tidak bisa kuliah karena masalah biaya yang mahal,” tandas Fauzi.
Kebijakan pemerintah dalam hal ini Kemenristekdikti seakan mengarah pada komersialisasi pendidikan dengan adanya surat edaran dari menteri yang melegalkan adanya pungutan lain selain UKT.
“Ini tidak boleh dibiarkan, kami secara tegas menolak komersialisasi pendidikan, sehingga jika tak mampu atasi pendidikan, ” kata Fawaz, Presiden Mahasiswa Undip.
“Jika masalah pendidikan tinggi tidak dapat diselesaikan, kami minta Pak Natsir mundur dari jabatannya sekarang juga,” kata Akmal, koordinator lapangan aksi.
Sumber : jateng.pks.id
